Pers dalam Masyarakat Demokrasi (Perkembangan Pers di Indonesia)

A. Perkembangan Pers di Indonesia

1. Makna Pers

a. Secara etimologi, pers berasal dari kata 

    persen (Belanda)

    press (Inggris)

    presse (Perancis)

    pressare (Latin)

b. Menurut KBBI :

    - Usaha percetakan / penerbitan

    - Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
    - Penyiaran berita dengan surat kabar, majalah, radio
    - Pekerja dalam penyiaran berita
    - Media penyampaian berita (surat kabar, majalah,radio,televisi, dan film)
c. Menurut UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 
    Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa, yang melaksanakan kegiata njurnalistik, meliputi mencari,memperoleh,memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, berbentuk tulisan, suara,gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, menggunakan media cetak, elektronik, dan jenis saluran yang tersedia.

2. Perkembangan Pers di Indonesia

Di negara - negara maju, pers demokrasi dan liberal banyak diterapkan

a. Pola kebijakan otoriter

- Pers hanya sebagai alat perjuangan untuk kepentingan pemerintah, karena dikelola dan dimodali pemerintah atas nama negara

- Kebebasan pers relatif sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali

- Kontrol sosial kecil

- Berlaku di negara - negara komunis yang berfungsi sebagai alat prpaganda dan alat perjuangan paham komunis

b. Pola kebijakan demokratis liberalis

- Pers berkembang secara bebas (mutlak)

- Hak kebebasan pers dijamin selaras dengan paham liberalis

- Kontrol sosial berlaku secara bebas

- Suara pers tidak selalu mencerminkan kepentingan umum pemerintah negaranya saja, namun dapat berkembang menjadi pers yang kapitalis, karena perkembanan negara demokratis menuju ke kapitalis.

c. Pola kebijakan kapitalis

- Mendukung kelangsungan hidup ideologi kapitalis

- Diselenggarakan oleh pihak swasta

- Pemerintah sulit mengadakan kontrol pers

- Berfungsi sebagai media bisnis

Perjalanan pers bangsa Indonesia

a. Saat zaman Hindia Belanda, ada peraturan izin dan sensor (2 Nov 1809) dan ordonansi pembredelan pers (1931-1932). Pemerintah Kolonial Belanda pada saat itu mengawasi dan mengambil tindakan terhadap penerbitan pers.

b. Zaman Demokrasi Liberal (1945-1957/1959), kebebasan pers relatif baik dan leluasa memuat berita. Ordinasi pembredelan pers Belanda (1931-1932) dicabut, tapi pengawasan pers tetap ada, yaitu UU neg dalam keadaan bahaya dalam UU No 74 Tahun 1957

c. Periode demokrasi terpimpin, sangat otoriter ,menimbulkan antipers. Presiden Soekarno mengeluarkan peraturan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menguasai dan melakukan tindakan terhadap pers (penpres tahun 1963), dalam peraturan tersebut ditentukan adanya keharusan bagi penerbit memiliki SIT (Surat Izin Terbit). Pencabutan SIT berarti Pembredelan

d. Pemerintahan orde baru memperbarui UU pokok pers <==> UU no 11 Tahun 1966 (masih memuat adanya SIT bagi pers)

SIT berganti menjadi SIUPP

Menjelang Orde baru runtuh , pers ikut mendorong dan menandai proses delegitimasi rezim orde baru

      1) Munculnya organisasi alternative di luar PWI . Contohnya AJI dan PWI reformasi independen

      2) Muncul politik tandingan, bahasa dan format yang punya bobot pesona spiritual seperti demokrasi,HAM, dan keadilan

      3) Muncul sistem komunikasi alternative (interpersonal dan internet )

      4) Muncul krisis ekonomi dan krisis kepercayaan

      5) Pembaca dan pemirsa mengkritisi dengan intensif tiap perkembangan

      6) Kehadiran globalisasi menimbulkan ruang publik yang terbuka

e. Dengan adanya UU Pers No 40 Tahun 1999 di era reformasi, pers mengalami kebebasan yang longgar. Sistem perizinan dicabut sehingga, semua berhak menerbitkan surat kabar, tabloid,dsb.

Perkembangan media masa sebelum dan sesudah reformasi bergulir

Unsur	Pers  sebelum 1998	Pers  Sesudah 1998
Sikap jurnalis	Mudah membenarkan pernyataan pemerintah dan mengabaikan dari sumber lain	Skeptis (ragu -ragu)
Teknik Liputan	Atas ke bawah, cek - ricek	Bawah ke atas, verifikasi (pencarian fakta empiris)
Isi Liputan	Verbalisme, monopoli makna dan interpretasi	Faktual,wacana perlawanan, kompetisi ide, dan interpretasi
Posisi Pers	Komitmen pelayanan informasi pada publik	Penjaga public(komitmen untuk kontrol , debat publi, memberi ruang publik)
Posisi masyarakat	Penyerap selektif	Aktif dalam proses dan refleksi secarakeseluruhan

B Fungsi Pers dalam Masyarakat Demokratis